Ilustrasi BBM habis di pertamina ( ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra/kye/16) RUBRIKNEWS.id,BULUKUMBA- Pengelolah Stasioun Pengisian Bahan Bakat Umum (SPBU) di kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan meminta penambahkan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada pihak pertamina.
Bahar, pengelolah SPBU Kirasa, Desa Palambarae mengatakan antrian panjang hampir setiap hari terjadi bahkan stok BBM yang cepat habis dikarenakan kuota yang dikurangi.
“Dari biasanya 16 ton untuk SPBU dikurangi dari pertamina baik pertalite maupun solar,” Kata Bahar, Senin 7 September 2026.
Dia mengaku pengurangan kouta BBM ke SPBU merupakan penyebab utama antrian panjang dan stok yang cepat habis.
“Saya dan teman-teman pengelolah SPBU di kabupaten Bulukumba berharap kepada pihak pertamina bisa menormalkan kembali kuota BBM seperti sebelumnya,” Ujarnya.
Syukur, pengelolah SPBU Katangka, kecamatan Rilau Ale yang dikonfirmasi wartawan mengatakan kalau memang saat ini memang terjadi pengurangan kouta BBM jenis pertalite dan solar sehingga hampir setiap hari terjadi antrian panjang.
Bukanya itu, banyak yang sebelumnya kendaraan baik roda empat maupun roda dua yang menggunakan pertamax berpindah menggunakan pertalite dengan alasan harga mahal.
“Selain kuota pertalite dan solar dari pertamina, banyak juga pengguna pertamax pindah ke pertalite sehingga ini juga salah satu penyebab stok yang cepat habis di SPBU yang ada di kabupaten Bulukumba,” Ujar Syukur.
Dia bahkan mengakui telah meminta rekomendasi dari dinas terkait untuk mengusulkan penambahan kuota ke pertamina, namun belum di berikan oleh pertamina sendiri.
” Kalau penambahan kouta pertalite dan solar kita telah ajukan ke pertamina melalui rekomendasi dari dinas terkait di Bulukumba, tapi belum di gubris pertamina sendiri,” Kata Syukur .
SPBU di kabupaten Bulukumba berharap agar pertamina bisa memberikan tambahan kouta agar bisa memenuhi kebutuhan masyarakat pengguna kendaraan maupun untuk petani sendiri.
Dhadang Darmawan salah satu tokoh pemuda di Bulukumba mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulukumba mengusulkan penambahan kuota BBM bersubsidi kepada pemerintah pusat.
PariwisataBulukumba
Dhadang menilai kebutuhan BBM bersubsidi di Bulukumba terus meningkat seiring bertambahnya jumlah pengguna. Sementara, kuota yang tersedia dinilai belum sebanding dengan kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, penambahan kuota diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi persoalan kelangkaan BBM yang terjadi di sejumlah SPBU.
Penambahan kuota juga diharap berbarengan dengan pengawasan yang lebih ketat untuk mengantipasi adanya ulah oknum yang sengaja mencari keutungan dengan melakukan penimbunan BBM.
Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagprin) Bulukumba, Alfian Mallihungan, menjelaskan bahwa pengajuan penambahan kuota BBM dilakukan oleh masing-masing SPBU.
Menurutnya pihaknya hanya memberikan rekomendasi terhadap pengajuan yang disampaikan oleh pihak SPBU. Seluruh SPBU yang mengajukan rekomendasi juga tetap dilayani.
“Untuk penambahan kuota, itu diusulkan oleh masing-masing SPBU. Dinas Dagprin hanya memberikan rekomendasi dan semua yang meminta rekomendasi kita berikan,” jelas Alfian.
Alfian mengatakan pihaknya telah berkoordinasi langsung dengan Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi terkait kondisi penyaluran BBM di Bulukumba.
PariwisataBulukumba
Dari hasil koordinasi tersebut, Pertamina menyampaikan bahwa kuota BBM untuk Bulukumba masih dalam kondisi normal dan tidak mengalami pengurangan.
Alfian menyebut sudah ada SPBU di Bulukumba yang mengajukan permohonan penambahan kuota BBM.
Terpisah, Senior Supervisor Commrel Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Okky Aditya Wibowo, memastikan tidak ada pengurangan penyaluran BBM ke SPBU.
Menurutnya, penyaluran tetap dilakukan sesuai ketentuan. Bahkan, Pertamina melakukan penambahan pasokan pada sejumlah SPBU yang mengalami peningkatan jumlah kendaraan.
“Penyaluran BBM tidak ada yang dikurangi. Semua sesuai ketentuan. Bahkan Pertamina menambah pasokan hingga 10-15 persen di titik-titik SPBU yang ada peningkatan kendaraan,” ujar Okky.
Terkait penambahan kuota, Okky mengatakan pemerintah daerah dapat mengajukan permohonan kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
“Untuk penambahan kuota, Pemda yang bersurat ke BPH Migas untuk pengajuan tambahan kuota,” jelasnya.***
Pos Terkait
Rubrik Terbaru
