Ketua DPRD Bulukumba H Rijal
BULUKUMBA, RUBRIKNEWS.ID – Rapat Paripurna penyerahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025 di DPRD Bulukumba, Selasa, 31 Maret 2026, semula berlangsung tanpa hambatan.
Namun suasana berubah ketika anggota DPRD dari Fraksi PPP, H. Rijal, menyampaikan interupsi menjelang skorsing sidang.
Di hadapan Bupati Bulukumba, Muchtar Ali Yusuf, Rijal mempertanyakan kejelasan tindak lanjut atas ratusan pokok pikiran DPRD yang bersumber dari aspirasi masyarakat.
Ia menilai, selama ini usulan tersebut kerap tidak mendapat tempat dalam perencanaan program pemerintah daerah.
“Sebelum kami kembali menyerap aspirasi melalui reses, perlu ada kejelasan. Dari lebih 700 pokok pikiran yang disampaikan, berapa yang benar-benar akan diakomodasi? Satu atau dua pun tidak masalah, yang penting jelas,” ujar Rijal.
Menurut dia, anggota DPRD kerap berada dalam posisi sulit karena didesak konstituen untuk merealisasikan aspirasi yang telah disampaikan.
Tanpa kejelasan dari pemerintah daerah, kata dia, wakil rakyat kesulitan memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat di daerah pemilihan masing-masing.
Rijal juga menyinggung kondisi fiskal daerah yang dinilai memengaruhi realisasi program.
Ia mencontohkan sejumlah rencana kegiatan pada 2026 yang belum terlaksana, termasuk jembatan di Desa Garuntungan, yang menurutnya memunculkan beragam opini di tengah masyarakat.
Ia berharap pemerintah daerah bersama DPRD dapat menyepakati prioritas program yang benar-benar menyentuh aspirasi warga pada tahun anggaran mendatang.
“Kami ingin ada kesepahaman agar aspirasi di setiap daerah pemilihan bisa diperjuangkan secara nyata,” pungkasnya.***
Pos Terkait
Rubrik Terbaru
