Ketfo : Ratusan massa aksi saat melakukan aksi demonstrasi di Gedung DPRD Bulukumba RUBRIKNEWS.ID, BULUKUMBA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bulukumba kembali menuai sorotan dari berbagai organisasi mahasiswa. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), dan Maritim Muda Bulukumba kompak mendesak evaluasi menyeluruh atas dugaan penyimpangan dan keterlibatan oknum anggota DPRD dalam pengelolaan dapur MBG.
Sekretaris Umum HMI Cabang Bulukumba, Isranda (Lattol), menilai dugaan keterlibatan anggota DPRD dalam kepemilikan dapur MBG melanggar etika dan berpotensi merugikan pelaku UMKM.
“Jangan sampai jatah rakyat kecil diambil oleh anggota DPRD. Kalau ada oknum anggota DPRD yang ikut terlibat dalam pembuatan dapur MBG tersebut, maka bisa dipastikan itu adalah oknum yang diduga semata-mata mengejar keuntungan,” tegasnya, Minggu 5 Oktober 2025.
Menurut Lattol sistem MBG bersifat terbuka (open access), di mana siapa pun dapat berpartisipasi dalam pembangunan dapur maupun suplai bahan makanan. Sesuai dengan SOP dari Badan Gizi Nasional (BGN), proses seleksi dapur MBG dilakukan secara online dan diverifikasi berdasarkan kelengkapan dokumen serta skala prioritas wilayah.
Senada, Ketua PMII Bulukumba, Syaibatul Hamdi, menilai program MBG yang sejatinya bertujuan meningkatkan gizi siswa dan memberdayakan UMKM lokal justru diduga berubah menjadi proyek bisnis bermuatan politik.
“Program ini dibiayai oleh uang rakyat dan membawa misi sosial serta ekonomi. Namun integritasnya hancur karena adanya dugaan keterlibatan langsung oknum anggota DPRD dalam pendirian dan pengelolaan dapur MBG,” ungkap Ketua Cabang PMII Bulukumba, Syaibatul Hamdi, Senin 6 Oktober 2025, usai melaksanakan unjuk rasa di gedung DPRD Bulukumba.
PMII menilai keterlibatan legislatif sebagai pelaksana proyek merupakan pelanggaran etika dan konflik kepentingan, yang membuat fungsi pengawasan lumpuh. Mereka juga menyoroti lemahnya pengawasan Dinas Kesehatan atas kualitas makanan dan transparansi anggaran.
Dia menuntut evaluasi total terhadap dapur MBG bermuatan politik, pembentukan Satgas dan Panitia Khusus (Pansus) MBG, serta penutupan dapur yang dikelola oknum dewan.
Sementara itu, Maritim Muda Bulukumba melayangkan ultimatum keras kepada DPRD Bulukumba karena belum juga menindaklanjuti permintaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait dugaan penyimpangan MBG.
“Kami tidak butuh janji, kami butuh tindakan nyata. Jika DPRD terus menunda, kami akan turun dengan massa lebih besar dalam Aksi Jilid II,” tegas perwakilan Maritim Muda, Illang.
Para aktivis sepakat, marwah program MBG harus dikembalikan pada tujuan awalnya; memperbaiki gizi masyarakat dan memberdayakan ekonomi rakyat kecil. (Ahmad)
Pos Terkait
Rubrik Terbaru
