Makan Bergizi Gratis: Harapan Generasi, Ujian bagi Negara

RUBRIKNEWS.id,BULUKUMBA- Beberapa waktu lalu, publik dikejutkan oleh kasus keracunan massal yang menimpa penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program yang semestinya menghadirkan manfaat justru meninggalkan trauma. Peristiwa ini menjadi peringatan serius bahwa niat baik saja tidak cukup, tanpa perencanaan dan sistem yang benar-benar matang.

Padahal, secara konsep, MBG adalah langkah terobosan yang patut diapresiasi. Pemerintah ingin memastikan generasi muda tumbuh sehat sekaligus mengurangi angka stunting. Data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 menunjukkan penurunan prevalensi stunting dari 21,5% pada 2023 menjadi 19,8% di 2024. Meski ada kemajuan, target 14,2% pada 2029 masih jauh dari jangkauan. Tanpa strategi tambahan, target itu akan sulit tercapai.

Berbicara soal gizi, yang dipertaruhkan bukan sekadar angka statistik, melainkan kualitas hidup anak bangsa. Kekurangan nutrisi sejak dini bisa menghambat perkembangan otak, melemahkan konsentrasi, hingga menurunkan prestasi belajar. Sekolah bisa gratis, buku bisa tersedia, guru pun hadir, namun bila anak datang ke kelas dengan tubuh lemah dan otak kekurangan asupan, maka proses belajar tetap tidak maksimal. Gizi dan pendidikan pada hakikatnya adalah dua hal yang tak bisa dipisahkan.

Inilah alasan pemerintah ngotot melanjutkan MBG meski menuai kritik. Tantangannya memang nyata: memberi makan sehat kepada jutaan anak setiap hari tidak mudah. Mulai dari kualitas bahan, kebersihan dapur, distribusi yang aman, hingga pengawasan di lapangan, semua harus dijalankan tanpa celah. Kasus keracunan kemarin menjadi bukti bahwa sistem yang ada masih perlu dibenahi.

Karena itu, muncul dorongan agar MBG memiliki dasar hukum yang lebih kuat lewat Undang-Undang khusus. Aturan permanen dianggap perlu, agar program ini tidak bergantung pada rezim yang berkuasa, sekaligus menjamin standar mutu, mekanisme pengawasan, dan sanksi tegas bagi pelanggaran. Dengan payung hukum, MBG bukan lagi program politik sesaat, melainkan bagian dari pembangunan manusia yang berkelanjutan.

Namun, di ruang publik muncul pula pertanyaan besar: mengapa anggaran sebesar Rp335 triliun (proyeksi APBN 2026) tidak dialihkan saja untuk memperkuat pendidikan gratis? Bukankah pendidikan kunci utama kemajuan bangsa? Pertanyaan ini wajar, apalagi bila dibandingkan dengan anggaran pendidikan 2024 yang mencapai Rp665 triliun.

Sekilas, ide itu memang menggoda. Tetapi, pandangan ini kerap melupakan bahwa gizi dan pendidikan saling terkait. Pendidikan gratis tidak akan optimal tanpa dukungan gizi yang cukup. Gizi adalah fondasi, pendidikan adalah bangunan. Jika fondasi rapuh, seberapa megah pun bangunan, ia akan mudah runtuh.

Penelitian pun mendukung. UNICEF mencatat bahwa kurang gizi di masa awal kehidupan dapat memangkas IQ anak hingga 11 poin. Dampaknya terhadap produktivitas nasional tentu sangat besar bila dialami jutaan anak Indonesia. Maka, pertanyaan yang lebih tepat bukanlah “pilih MBG atau pendidikan gratis?”, melainkan “bagaimana MBG bisa menopang pendidikan gratis?”

Jawaban yang paling logis adalah integrasi. MBG seharusnya dijalankan melalui sekolah, sehingga anak-anak datang bukan hanya untuk belajar, tetapi juga mendapat makanan sehat. Pola ini sudah terbukti efektif di negara seperti India dan Brasil, di mana program makan bergizi di sekolah meningkatkan kehadiran siswa sekaligus prestasi belajar mereka.

Namun, keberhasilan hanya bisa diraih bila pelaksanaan MBG ditata ulang. Pertama, pengawasan mutu harus diperketat dari hulu ke hilir. Kedua, pelaksanaannya sebaiknya bertahap, dimulai dari daerah dengan prevalensi stunting tertinggi. Ketiga, perlu ada partisipasi masyarakat, kampus, dan lembaga independen agar program transparan dan terjaga akuntabilitasnya.

Kasus keracunan kemarin memang pahit, tetapi jangan sampai membuat kita kehilangan arah. Justru dari pengalaman itu, kita belajar bahwa niat baik harus disertai persiapan matang, regulasi kuat, dan keterlibatan publik yang luas.

Jika Indonesia sungguh ingin mewujudkan cita-cita Emas 2045, MBG harus dijalankan secara serius, transparan, dan berkesinambungan. Pendidikan gratis akan kehilangan makna bila anak-anak tidak sehat, sementara tubuh yang sehat akan menemukan nilai penuh bila dibekali pendidikan bermutu.

Bangsa yang besar bukan hanya yang mampu menyekolahkan generasinya, tetapi juga yang memastikan mereka tumbuh sehat untuk belajar dan berkarya.Penulis Gita LestariKader Kohati HMI cabang bulukumba.***