Ilustrasi MBG (foto-int)RUBRIKNEWS.id,BULUKUMBA- Isu soal beberapa anggota DPRD pemilik pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di kabupaten Bulukumba mulai mencuat.
Dari beberapa informasi yang dihimpun wartawan mengatakan kalau pemilik dapur MBG di sejumlah kecamatan diduga milik anggota DPRD kabupaten Bulukumba dan Provensi Sulawesi Selatan.
Bahkan beberapa sumber menyebutkan kalau sejumlah dapur MBG yang berada di kecamatan Gantarang, Rilau Ale, sampai Kecamatan Kajang juga ada milik anggota DPRD.
“Kecamatan Kajang, Gantarang, Rilau Ale ada juga diduga punya anggota DPRD, ini informasi valid,” kata sumber yang tidak tidak mau dipublikasikan indentitasnya, Kamis 2 Oktober 2025.
Sementara itu dikutip dari Tribun Solo, Kamisn2 Oktober 2025, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan bahwa pemerintah membuka kesempatan bagi siapa saja untuk menjadi mitra dalam program dapur MBG.
“Mitra dapur MBG terbuka untuk semua pihak,” ujar Dadan belum lama ini kepada wartawan.
Pernyataan ini muncul di tengah kekhawatiran publik terkait potensi konflik kepentingan apabila anggota legislatif daerah turut mengelola program MBG, sebuah skema bantuan sosial berskala nasional yang saat ini sedang berkembang cepat di seluruh Indonesia.
Dapur MBG merupakan salah satu program andalan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam pernyataannya beberapa waktu lalu di ICE BSD, Tangerang (28/8), Prabowo menyebut bahwa program ini sudah menjangkau 23 juta penerima manfaat, termasuk ibu hamil dan keluarga prasejahtera.
Jumlah ini melonjak cepat dari sebelumnya sekitar 21 juta orang.
“Hari ini saya dapat laporan dari Kepala BGN, MBG sudah menjangkau 23 juta penerima manfaat,” kata Prabowo.
Menurut data terakhir, saat ini sudah terdapat 7.477 dapur MBG yang beroperasi di berbagai wilayah Indonesia.
Setiap dapur melibatkan sekitar 50 pekerja, yang berarti total tenaga kerja yang terserap oleh program ini mencapai lebih dari 370 ribu orang.
Kepala BGN Dadan Hindayana juga menegaskan bahwa seluruh dapur tersebut dibangun oleh mitra, bukan pemerintah langsung, sehingga memungkinkan berbagai elemen masyarakat termasuk koperasi, UMKM, organisasi masyarakat, hingga pihak swasta untuk terlibat aktif.
Program MBG mendapat perhatian luas tidak hanya karena skalanya yang masif, tetapi juga karena besarnya alokasi anggaran.
Pemerintah telah mengalokasikan Rp171 triliun pada tahun 2025 dan merencanakan penambahan menjadi Rp335 triliun pada 2026. Anggaran ini dialirkan langsung ke desa, kecamatan, dan kabupaten untuk mendukung pengoperasian dapur MBG.
“Tahun depan kita anggarkan Rp335 triliun. Ini program yang dilirik dunia,” kata Prabowo.
Namun dengan dana sebesar itu, kekhawatiran soal pengawasan, integritas, dan potensi penyalahgunaan kewenangan mulai mengemuka.
Salah satu sorotan datang dari dugaan bahwa sejumlah legislator daerah merangkap sebagai pengelola dapur MBG.
Praktik ini dinilai tidak etis karena mencampurkan fungsi pengawasan dan pelaksana program.***
Pos Terkait
Rubrik Terbaru
